BOGOR– lensatipikor24.online – Pengelolaan dana ketahanan pangan Desa Cihowe tahun anggaran 2023–2025 kini menuai sorotan keras! Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim Investigasi, pengadaan awal 500 ekor ayam petelur justru menyisakan pertanyaan besar. Produksi telur dilaporkan hanya sekitar 60 butir, muncul informasi hilangnya 145 ekor ayam, sementara populasi tersisa disebut hanya sekitar 120 ekor. Ke mana selisih ratusan ayam lainnya? Mati, dijual, dipindahkan, atau tidak tercatat? Pemerintah desa harus menjelaskan berdasarkan bukti fisik dan administrasi. Jangan sampai uang rakyat habis, sementara aset program justru tidak jelas keberadaannya!
MODAL BUMDes Rp455.400.000 IKUT DISOROT! Dua alokasi penyertaan modal desa masing-masing Rp179.400.000 dan Rp276.000.000 memunculkan pertanyaan serius mengenai realisasi penggunaannya. Ke rekening mana dana disalurkan? Siapa pengelolanya? Apa bentuk usaha, aset, pendapatan, dan keuntungan yang dihasilkan? Apakah berkaitan dengan peternakan ayam atau kegiatan lainnya? Seluruh aliran dana harus ditelusuri. Jangan sampai angka ratusan juta tercatat sebagai penyertaan modal, tetapi manfaat ekonomi dan pertanggungjawabannya tidak dapat dibuktikan!
KADES WAHYUDIN DAN SEKDES MUHAMAD RANDI AL-HADI, BUKA RAB, LPJ DAN SPJ! Tim Investigasi mendesak transparansi seluruh dokumen anggaran 2023–2025, termasuk kuitansi pembelian ayam, belanja pakan, laporan kematian dan mutasi ternak, hasil penjualan telur, serta laporan keuangan BUMDes. Apakah realisasi lapangan sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban? Dugaan manipulasi LPJ, SPJ maupun dokumentasi kegiatan harus diuji secara menyeluruh. Jangan sampai administrasi terlihat sempurna, tetapi fakta di lapangan menunjukkan kondisi berbeda!
INSPEKTORAT DAN KEJARI KABUPATEN BOGOR DIDESAK BERTINDAK! Audit tidak boleh berhenti pada pemeriksaan berkas! Cocokkan jumlah ternak, aset BUMDes, transaksi rekening, bukti pengadaan, dan penggunaan modal Rp455,4 juta. Periksa pihak pengelola serta penyedia barang. Apabila ditemukan bukti penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, proses seluruh pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Uang rakyat bukan dana pribadi yang dapat dikelola tanpa pertanggungjawaban!
TIM INVESTIGASI MENANTANG PEMDES CIHOWE KLARIFIKASI TERBUKA MELALUI LIVE YOUTUBE! Kepala Desa, Sekdes, dan pengurus BUMDes diminta menjawab seluruh pertanyaan publik dengan membawa dokumen pendukung. Jika pengelolaan anggaran telah sesuai aturan, buktikan secara terbuka! Jika terdapat ketidaksesuaian, jelaskan dan pertanggungjawabkan! Tim Investigasi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab, sementara seluruh dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi berdasarkan alat bukti yang sah.
500 EKOR AYAM DIPERTANYAKAN! TELUR DISEBUT HANYA 60 BUTIR! MODAL BUMDes Rp455,4 JUTA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN! JANGAN BIARKAN DANA KETAHANAN PANGAN MENJADI MISTERI BERKEPANJANGAN! BUKA DOKUMENNYA, TELUSURI UANGNYA, PERIKSA ASETNYA! JIKA TERBUKTI ADA KORUPSI, SERET PELAKUNYA KE MEJA HIJAU!
TIM INVESTIGASI, MELAPORKAN.
DANA KETAHANAN PANGAN CIHOWE MEMANAS! 500 EKOR AYAM DIPERTANYAKAN, MODAL BUMDes Rp455,4 JUTA DISOROT, INDIKASI NEPOTISME DIMINTA DIUSUT!
BOGOR | LAPORAN KHUSUS TIM INVESTIGASI. Pengelolaan dana ketahanan pangan Desa Cihowe tahun anggaran 2023–2025 kian menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun menyebut pengadaan awal 500 ekor ayam petelur, produksi telur sekitar 60 butir, informasi hilangnya 145 ekor ayam, serta populasi tersisa sekitar 120 ekor. Selisih populasi tersebut menuntut penjelasan berbasis data. Ke mana ratusan ayam lainnya? Mana catatan pemeliharaan, bukti kematian, penjualan, dan laporan hasil produksi? Pemerintah desa harus membuka fakta agar uang rakyat tidak terus dibayangi tanda tanya.
MODAL BUMDes Rp455.400.000 WAJIB DITELUSURI! Dua alokasi penyertaan modal sebesar Rp179.400.000 dan Rp276.000.000 memunculkan pertanyaan serius mengenai penggunaan, pengelolaan, dan hasil usaha. Rekening penerima, bukti transaksi, aset, pendapatan, hingga keuntungan harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai modal ratusan juta rupiah hanya kuat dalam laporan, tetapi lemah dalam bukti realisasi dan manfaat bagi masyarakat!
INDIKASI NEPOTISME DIMINTA DIUSUT, JANGAN ADA PERMAINAN KEKERABATAN! Tim Investigasi mendesak pemeriksaan terhadap proses penunjukan pengelola BUMDes, pemilihan penyedia barang, hubungan keluarga atau kepentingan antara pihak-pihak terkait, serta mekanisme pengadaan dan penggunaan modal. Apakah seluruh proses dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai aturan? Adakah konflik kepentingan atau perlakuan istimewa yang memengaruhi keputusan? Dugaan nepotisme harus diuji melalui dokumen dan bukti, bukan dibiarkan menjadi isu tanpa kejelasan.
KADES WAHYUDIN DAN SEKDES MUHAMAD RANDI AL-HADI DIDESAK BUKA RAB, LPJ, SPJ, DAN DOKUMEN PENDUKUNG! Seluruh pertanggungjawaban anggaran 2023–2025, kuitansi pembelian ayam, belanja pakan, catatan kematian dan mutasi ternak, penjualan telur, laporan keuangan BUMDes, serta dokumen penunjukan pengelola harus dapat diperiksa. Inspektorat dan Kejari Kabupaten Bogor diminta menelusuri aliran dana, mencocokkan aset dengan laporan, serta memeriksa potensi konflik kepentingan. Audit jangan berhenti pada administrasi—uji pula fakta di lapangan!
INSPEKTORAT DAN KEJARI KABUPATEN BOGOR, SEGERA LAKUKAN PEMERIKSAAN MENYELURUH! Telusuri penggunaan modal Rp455,4 juta, keberadaan ternak, hasil usaha, proses pengadaan, serta hubungan kepentingan yang mungkin relevan. Jika ditemukan bukti pelanggaran administrasi, tindak lanjuti sesuai kewenangan. Jika bukti memenuhi unsur tindak pidana, proses sesuai hukum. Tim Investigasi juga menantang Pemdes Cihowe dan pengurus BUMDes memberikan klarifikasi terbuka melalui siaran langsung YouTube dengan membawa dokumen pendukung.
500 EKOR AYAM DIPERTANYAKAN! Rp455,4 JUTA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN! DUGAAN NEPOTISME JANGAN DIABAIKAN! Publik berhak mengetahui apakah dana desa dikelola sesuai peruntukan dan apakah keputusan pengelolaan bebas dari konflik kepentingan. Buka dokumennya, periksa asetnya, telusuri aliran dananya, serta umumkan hasil pemeriksaan secara transparan. Tim Investigasi membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait. Jika terbukti ada penyimpangan, tindak tegas sesuai hukum. Jangan biarkan uang rakyat kehilangan jejak dan pertanggungjawaban!
(TIM INVESTIGASI)
